Artinya, kata dia, potensi penghematan anggaran negara dari pengalihan subsidi LPG 3 kilogram itu untuk program kompor listrik relatif besar di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
“Kami akan memberikan program matching per kilogram listrik ekuivalen dengan LPG sekitar Rp 7.000 ini sedang kita godok dengan pemerintah, mengalokasikan subsidi LPG 3 kilogram saat ini yang Rp 18.000 ke Rp 11.000, ini kami matching tadinya subsidi Rp 11.000 sekarang jadi Rp 3.000,” kata dia.
Baca Juga:
Diajang Adhyaksa Sangihe Expo 2023, PLN Beri Edukasi Kompor Listrik
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan harga jual eceran (HJE) LPG 3 kilogram subsidi seiring dengan melebarnya harga keekonomian dari gas melon itu yang sudah terpaut Rp 15.359 per kilogram pada tahun ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kementeriannya bakal melanjutkan agenda reformasi subsidi untuk menambal beban subsidi dan kompensasi energi yang lebar pada tahun ini. Rencanannya, Kemenkeu bakal menyesuaikan HJE mendekati harga keekonomian sembari mendorong subsidi tertutup untuk gas melon itu tahun depan.
“Misalnya secara tepat sasaran terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial dan juga penyesuaian HJE LPG ini diselaraskan dengan kondisi perekonomian kalau sudah kondusif,” kata Febrio saat Rapat Panja Banggar DPR RI, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga:
PLN Fokus Program Uji Coba Kompor Listrik
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021.
Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah. Adapun realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp 16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar RP 7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp 93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp 67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp 3,72 triliun.
