MKLI.WahanaNews.co | Kementerian Perhubungan secara intensif dan konsisten melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ada tiga upaya yang dilakukan mulai dari minta maskapai lakukan efisiensi hingga mendorong keterlibatan pemerintah daerah (pemda).
Baca Juga:
Terkait Kasus Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa Mantan Dirjen Perhubungan Darat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yakni Kemenkeu, Kementerian BUMN, pemerintah daerah, operator penerbangan, dan pihak terkait lainnya.
Budi juga mengungkapkan ada tiga upaya utama yang dilakukan.
Pertama yakni, Kemenhub sudah meminta kepada maskapai penerbangan untuk melakukan upaya efisiensi dan inovasi untuk mengelola harga tiket pesawat lebih terjangkau.
Baca Juga:
PT Jakarta Propertindo Siap Uji Coba Jalur LRT Jakarta Fase 1B
"Melakukan efisiensi, memberikan diskon dan tarif yang lebih murah di waktu-waktu tertentu, dan inovasi-inovasi lainnya," kata Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).
Kedua, kata Budi Karya, mengupayakan antara pemerintah daerah dan maskapai untuk memaksimalkan keterisian penumpang di waktu-waktu tertentu.
Di hari kerja, misalnya di hari Rabu pada siang hari, biasanya okupansi rata-rata hanya 50 persen.
"Maskapai harus mempromosikan diskon atau menurunkan harga karena demand yang rendah. Masyarakat bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Sehingga tingkat keterisian penumpang akan semakin meningkat dan harga tiketnya stabil, dan secara kumulatif pendapatan maskapai meningkat dan akan memberi ruang agar tidak mengenakan tarif batas atas pada waktu puncak," jelasnya.
Selanjutnya, kata Budi, Kemenhub juga meningkatkan peran pemda untuk memberikan subsidi dengan cara melakukan block seat, di mana pemda menjamin tingkat keterisian agar bisa lebih dari 60 persen.
"Contohnya yang dilakukan pemda di Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka memberikan dukungan kepada maskapai sehingga tingkat keterisian bisa di atas 70 persen dan maskapai bisa terus melayani rute tersebut dengan harga yang terjangkau, karena kepastian okupansinya," tuturnya.
Terakhir, kata Budi, usulan dari stakeholder menghilangkan atau menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur menjadi 5 persen.
"Karena avtur memengaruhi biaya operasional penerbangan sekitar 40 persen lebih. Terlebih untuk pesawat kecil seperti propeller yang melayani daerah-daerah pelosok. Kami akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait hal ini. Kalau semua upaya ini bisa dilakukan, diharapkan dapat menstabilkan harga tiket antara 15-20 persen," jelasnya. [Tio]
