MKLI.co.id | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sikap tak setuju dengan wacana untuk bisa menyesuaikan harga BBM non subsidi atau biasanya Pertamax.
Pasalnya wacana ini sudah mendapat lampu hijau dari Komisi VI yang setuju dengan penyesuaian.
Baca Juga:
Erick Thohir Buka Peluang Penurunan Harga Pertamax
Komisi VII sendiri tidak pernah membahas soal kenaikan harga Pertamax ini.
Pernah dalam FGD diangkat Pertamina soal ini, namun secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir.
Mulyanto yang anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS, minta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri.
Baca Juga:
Pertamina Klaim Harga Pertamax RON 92 Paling Kompetitif di Indonesia
Selain itu sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19.
"Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax," beber Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
"Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” terang Mulyanto.
