MKLI.WahanaNews.co | Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya guna menghadapi krisis energi dan perubahan iklim.
Ia menjelaskan, aliansi strategis mutlak diperlukan guna membangun kapasitas energi nasional demi mengembangkan teknologi pembangkit yang ramah lingkungan.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
“Menuju net zero emission 2060, diperlukan teknologi yang dapat menggantikan pembangkit energi fosil untuk memikul beban dasar maupun menunjang stabilitas sistem, termasuk suplai listrik untuk daerah remote atau kepulauan. Kajian mendalam akan dilakukan PLN pada manajemen sistem energi di-remote area,” jelas Darmawan dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).
PT PLN (Persero) telah menandatangani beberapa nota kesepahaman (MoU) antara PLN dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kyudenko Corporation, serta dengan China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI) terkait teknologi rendah karbon.
Darmawan optimistis, kerja sama dalam pengembangan EBT di daerah terisolir ini penting untuk masa depan.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Diharapkan hasil kajiannya dapat memberikan gambaran dan model rencana peningkatan bauran EBT di daerah yang terisolir hingga 100 persen,” ujar Darmawan.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya menambahkan pemerintah telah berkomitmen melakukan transisi energi secara bertahap sampai tahun 2060.
Artinya, dalam beberapa tahun ke depan pembangkit listrik berbasis fosil tidak akan ada lagi, untuk itu perlu segera dipikirkan penggantinya.
“Saat ini kapasitas EBT kita sekitar 8,5 GW, itu belum memaksimalkan potensi yang kita punya. Sehingga perlu kita breakdown lagi untuk pengembangan tenaga surya, geothermal, air, angin, hingga laut,” jelas Harris.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan penandatanganan MoU tersebut adalah wujud komitmen PLN dalam pengembangan sistem EBT yang andal di Indonesia.
Adapun tiga kesepakatan kerja sama studi teknologi EBT meliputi:
1. PLN bersama JICA dan Kyudenko Corporation mengenai Studi Bersama 100 persen suplai listrik dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan di area remote.
2. PLN bersama CREEI mengenai Kerja sama dalam Program Dukungan Teknis untuk Teknologi Rendah Karbon dan Perlindungan Lingkungan dan Sosial.
3. PLN bersama Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE mengenai Program Survey dan Studi Pembangkit Energi Baru Terbarukan.
“Dari MoU dengan CREEI PLN akan mendapatkan transfer knowledge yang intensif dalam menghadapi transisi energi dan menuju net zero emission. Sementara nota kesepahaman dengan JICA akan memberikan kajian model pengembangan EBT di daerah remote,” katanya.
Di sisi lain, PLN juga menjalin kontrak bersama PT Haskoning Indonesia mengenai Layanan Konsultasi ESIA & LARAP Masang II – Hindropower. Wiluyo berharap, dengan kerja sama ini PLN mendapatkan pendanaan dari AFD untuk proyek PLTA Masang I.
Sebelumnya, berdasarkan Aide-mémoire AFD Energy Mission 26/11/2018 – 30/11/2018, AFD mensyaratkan pekerjaan ESIA/LARAP untuk PLTA Masang II sebagai prasyarat pendanaan implementasi proyek.
Wiluyo mengatakan PLN berkomitmen untuk menjalankan kebijakan Lender dalam rangka menyusun rencana proyek kategori A sesuai dengan peraturan untuk pengembangan Studi Environmental and Social Impact Assestment (ESIA) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP). [Tio]
