“Saat ini kapasitas EBT kita sekitar 8,5 GW, itu belum memaksimalkan potensi yang kita punya. Sehingga perlu kita breakdown lagi untuk pengembangan tenaga surya, geothermal, air, angin, hingga laut,” jelas Harris.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan penandatanganan MoU tersebut adalah wujud komitmen PLN dalam pengembangan sistem EBT yang andal di Indonesia.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Adapun tiga kesepakatan kerja sama studi teknologi EBT meliputi:
1. PLN bersama JICA dan Kyudenko Corporation mengenai Studi Bersama 100 persen suplai listrik dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan di area remote.
2. PLN bersama CREEI mengenai Kerja sama dalam Program Dukungan Teknis untuk Teknologi Rendah Karbon dan Perlindungan Lingkungan dan Sosial.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
3. PLN bersama Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE mengenai Program Survey dan Studi Pembangkit Energi Baru Terbarukan.
“Dari MoU dengan CREEI PLN akan mendapatkan transfer knowledge yang intensif dalam menghadapi transisi energi dan menuju net zero emission. Sementara nota kesepahaman dengan JICA akan memberikan kajian model pengembangan EBT di daerah remote,” katanya.
Di sisi lain, PLN juga menjalin kontrak bersama PT Haskoning Indonesia mengenai Layanan Konsultasi ESIA & LARAP Masang II – Hindropower. Wiluyo berharap, dengan kerja sama ini PLN mendapatkan pendanaan dari AFD untuk proyek PLTA Masang I.
