MKLI.co.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan salah satu kelemahan perusahaan pelat merah. Kelemahan yang dimaksud adalah mengerjakan penugasan dari pemerintah. Ketika BUMN mendapatkan penugasan, kata Jokowi, pengerjaannya menjadi tidak profesional.
"Kelemahan BUMN itu, kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ, sehingga profesionalismenya menjadi hilang," kata Jokowi dalam pengarahan kepada komisaris dan direksi Pertamina dan PLN, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (21/11/2021).
Baca Juga:
Jasa Marga Raih Penghargaan Bergengsi ‘Indonesia Most Powerful Women Awards 2024’
Tak hanya itu, menurut Jokowi, perusahaan pelat merah yang mendapat penugasan seringnya tidak melakukan penghitungan dengan tepat. Bahkan tidak transparan, sehingga hasil nilai proyeknya menjadi tidak logis.
Kata Jokowi, ketika Pertamina dan PLN mendapatkan penegasan maka harus memberikan kalkulasi dari proyek tersebut secara transparan. Sehingga konsekuensi yang harus ditanggung perseroan dan pemerintah menjadi menjadi jelas.
Misalnya, kata Jokowi, ketika PLN menentukan tarif listrik harus jelas seperti apa. Sama halnya juga Pertamina dalam menangani premium dan elpiji.
Baca Juga:
Buntut Kritik PSN PIK 2, Said Didu Penuhi Panggilan Polisi
"Itu disampaikan transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan. Tapi yang logis," ucapnya.
Jokowi juga mengingatkan kepada direksi dan komisaris PLN maupun Pertamina bahwa setiap penugasan yang diberikan pemerintah akan dicek. Karena itu, semua perencanaannya harus transparan.
"Jangan karena penugasan mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan. Harganya kemahalan, harganya sulit untuk disekuritisasi. Karena mentang-mentang ada penugasan, terus numpang," tuturnya.
Karena itu, kata Jokowi, tata kelola pengerjaan penugasan dari pemerintah harus diperbaiki oleh para direksi BUMN. Ia menegaskan tak akan berkompromi dan akan menindak tegas jika ada pihak yang diketahui melakukan kecurangan.
"Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan. Artinya Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Sekali lagi jangan menumpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efesien," ucapnya. [Tio]
