Langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital.
“Kami Integrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Ditjen Minerba, sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur,” tambah Darmawan.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Darmawan juga menyampaikan, pihaknya telah dan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan energi primer di seluruh pembangkit listrik.
"Kami telah cek pasokan energi primer di seluruh Indonesia, semua dalam kondisi cukup. Di bagian barat, kami cek PLTU Nagan Raya, ketersediaan batu bara cukup untuk 21 HOP. Di bagian tengah, di Pulau Kalimantan, PLTU Ketapang batu bara cukup untuk 21 HOP. Di bagian timur, di NTT ada PLTU Ropa, batu bara cukup untuk 26 HOP. Di Papua ada PLTU Holtekamp, batu baranya bahkan cukup untuk 98 HOP," ucap Darmawan
Secara khusus, Darmawan juga memastikan ketersediaan energi primer untuk pembangkit di Pulau Jawa dalam kondisi cukup.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Untuk pulau Jawa, di bagian barat, kemarin kami cek PLTU Suralaya, ketersediaan batu bara cukup, HOPnya lebih dari 28 Hari. Di bagian timur, kami juga cek PLTU Paiton, ketersediaan batu baranya juga cukup, HOPnya lebih dari 25 hari. Hari ini kita cek PLTGU Tambak Lorok, ketersediaan gasnya juga aman. Begitu juga di PLTU Tanjung Jati B, HOP-nya lebih dari 20 hari,” tambah Darmawan.
Tidak hanya batu bara, pasokan gas dan BBM sebagai second line dan third line of defense, yang sebelumnya mengalami keterbatasan, pasokannya kini berada dalam kondisi aman.
Adapun total daya mampu pasok secara nasional selama periode Nataru sebesar 44,4 Gigawatt (GW) dengan proyeksi beban puncak pada malam tahun baru sebesar 34,6 GW.
