MKLI.WahanaNews.co | Garuda Indonesia akan mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat separuh dari PMN Garuda untuk perbaikan sejumlah pesawat, sementara separuh lainnya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan.
Baca Juga:
Polda Jambi Jelaskan Status Kedinasan Anggota RC, Tegaskan Komitmen pada Putusan Hukum dan Transparansi
Adapun, hingga saat ini anggaran tersebut belum dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Alokasi anggaran PMN ini pun mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.
“Setelah menang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dana rakyat untuk PMN Rp 7,5 triliun akan diberikan ke direksi Garuda Indonesia. Saya mewakili rakyat mau nanya, uang Rp 7,5 triliun tersebut mau dialokasikan dan dipakai untuk biaya dan kegiatan apa saja?” tanya Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat beberapa hari lalu.
Baca Juga:
Bidhumas Polda Jambi Gelar Rakernis Humas Tahun 2026, Optimalkan Komunikasi Publik dan Manajemen Media Untuk Mendukung Asta Cita Presiden RI
Ia menegaskan, PMN sebesar Rp 7,5 triliun bukanlah jumlah yang sedikit sehingga ia mempertanyakan kejelasan mengenai alokasi dari PMN tersebut.
Terkait rencana direksi Garuda ke depannya, Rudi turut mempertanyakan rencana Garuda yang akan menambah rute penerbangan baru, sementara pesawat yang ada sebagian sudah dikembalikan ke lessor.
“Penambahan pesawat baru mau pakai uang mana? Apakah pakai uang (PMN) Rp 7,5 triliun itu? Dan saya mau nanya, biaya operasional dan pengeluaran Garuda dan penjualan tiket dengan harga mahal dibanding maskapai sejenis misal Lion Air, Batik Air, kemudian direksi hitung-hitung, dan dilaporkan, selama ini (keuangan) merugi. Kalian pakai konsultan seperti apa untuk manajemen Garuda ini? Kok enggak malu dilihat rakyat, direksi yang ambil kebijakan merasa percaya diri dan serasa (paling) benar,” lanjut Rudi.
